Bab 2

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan sistem nilai filosofis yang mengintegrasikan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan organik. Titik temu Pancasila dengan **Maqashid Syariah** (tujuan-tujuan syariat) terletak pada kesamaan orientasi pada kemaslahatan (mashlahah) manusia secara menyeluruh.

Maqashid Syariah klasik merumuskan lima tujuan pokok (al-kulliyyat al-khams):

1. **Hifzh al-Din** (menjaga agama)

2. **Hifzh al-Nafs** (menjaga jiwa)

3. **Hifzh al-'Aql** (menjaga akal)

4. **Hifzh al-Nasl** (menjaga keturunan)

5. **Hifzh al-Mal** (menjaga harta)

Kelima maqashid ini dapat dipetakan secara struktural terhadap sila-sila Pancasila: Sila Pertama sejalan dengan hifzh al-din; Sila Kedua dan Kelima berkorelasi dengan hifzh al-nafs dan hifzh al-mal dalam dimensi keadilan distributif; Sila Ketiga berkaitan dengan hifzh al-nasl dalam pengertian menjaga keberlangsungan sosial; Sila Keempat berkaitan dengan hifzh al-'aql melalui mekanisme musyawarah sebagai penggunaan akal kolektif. Kerangka ini menjadi argumen bahwa Pancasila, meski lahir dari proses konsensus kebangsaan yang plural, secara substantif kompatibel dengan cita-cita syariat dalam konteks bernegara — bukan sebagai ideologi tandingan, melainkan sebagai wadah operasional bagi nilai-nilai universal tersebut di ranah publik Indonesia.

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila Pertama menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi seluruh sila lainnya. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini berkorelasi dengan konsep **tauhid uluhiyyah** yang diterjemahkan ke ranah ekonomi sebagai **tauhid ekonomi** — keyakinan bahwa kepemilikan hakiki (haqiqi) atas seluruh sumber daya alam semesta adalah milik mutlak Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284; QS. Ali Imran: 189).

Manusia dalam kerangka ini berkedudukan sebagai **khalifah** (pengelola/wakil), bukan pemilik absolut. Implikasi konsep ini terhadap perilaku ekonomi sangat mendasar:

- Kepemilikan pribadi (private ownership) diakui, tetapi bersifat relatif dan fungsional — bukan mutlak seperti dalam paham kapitalisme liberal.

- Harta memiliki fungsi sosial melekat (bukan tambahan), karena pada dasarnya harta adalah amanah.

- Aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ibadah (mu'amalah), sehingga terikat pada batasan halal-haram, bukan semata rasionalitas untung-rugi.

Dengan demikian, Sila Pertama memberi landasan transendental bagi seluruh bangunan ekonomi yang dibahas di sila-sila berikutnya: bahwa aktivitas ekonomi bukanlah ranah sekuler yang lepas dari pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan.

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menempatkan martabat manusia dan keadilan sebagai nilai sentral. Dalam ekonomi Islam, ini berkorespondensi dengan prinsip **'adl** (keadilan) yang merupakan salah satu nilai paling sering diulang dalam Al-Qur'an terkait muamalah (QS. An-Nahl: 90; QS. Al-Hadid: 25).

Keadilan ekonomi dalam Islam beroperasi pada beberapa level:

- **Keadilan transaksional**: larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/judi) yang berpotensi mengeksploitasi salah satu pihak.

- **Keadilan kontraktual**: kesetaraan informasi dan kerelaan (an taradhin minkum) dalam setiap akad.

- **Keadilan distributif**: memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).

Prinsip kemanusiaan dalam sila ini juga menegaskan bahwa manusia — sebagai pelaku maupun objek ekonomi — tidak boleh direduksi menjadi sekadar unit produksi atau konsumsi. Nilai "beradab" mengisyaratkan bahwa etika (akhlaq) harus menyertai setiap transaksi ekonomi, sejalan dengan konsep ihsan dalam Islam yang melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", menekankan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan. Konsep ini beririsan dengan **ukhuwwah** dalam Islam, khususnya ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwwah wathaniyyah/insaniyyah (persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan) yang relevan dalam konteks Indonesia yang majemuk.

Dalam ranah ekonomi, ukhuwwah diterjemahkan menjadi prinsip **ta'awun** (tolong-menolong, QS. Al-Ma'idah: 2) dan **takaful** (solidaritas sosial) yang mendasari berbagai instrumen ekonomi Islam bersifat kolektif, seperti:

- Koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbasis komunitas.

- Skema asuransi syariah (takaful) yang berbasis tolong-menolong, bukan transfer risiko komersial semata.

- Jaringan filantropi (zakat, wakaf) lintas daerah yang memperkuat kohesi ekonomi nasional.

Poin penting yang perlu ditekankan: persatuan dalam sila ini bersifat *lintas batas* — tidak hanya lintas golongan agama dalam konteks kebangsaan, tetapi juga (dalam bingkai fikih muamalah) lintas batas negara sebagai bagian dari solidaritas ekonomi umat (ummah) yang lebih luas, tanpa mengabaikan prioritas terhadap pembangunan ekonomi nasional Indonesia sebagai wujud nasionalisme yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menegaskan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Prinsip ini sejalan dengan konsep **syura** dalam Islam (QS. Asy-Syura: 38; QS. Ali Imran: 159), yang menempatkan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan yang bernilai ibadah sekaligus strategi tata kelola.

Dalam konteks ekonomi, syura diimplementasikan pada berbagai level:

- **Mikro**: pengambilan keputusan bisnis berbasis musyawarah antar mitra dalam akad syirkah (kemitraan/kerja sama usaha) dan mudharabah.

- **Meso**: tata kelola lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah yang bekerja secara kolektif-konsultatif.

- **Makro**: perumusan kebijakan ekonomi negara yang melibatkan partisipasi publik (rakyat) sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, sejalan dengan semangat syura yang menolak otoritarianisme ekonomi sepihak.

Kerakyatan dalam sila ini juga menegaskan bahwa ekonomi harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak (people-centered economy), bukan segelintir elite — sebuah nilai yang resonan dengan penekanan Islam terhadap ekonomi yang inklusif dan partisipatif.

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjadi puncak dari keseluruhan bangunan nilai Pancasila — sebuah cita-cita distributif yang menjamin kesejahteraan merata. Dalam ekonomi Islam, cita-cita ini diwujudkan secara konkret melalui instrumen **ZISWAF** (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf):

- **Zakat**: kewajiban redistribusi harta yang bersifat wajib (rukun Islam ketiga), dengan mekanisme dan penerima (ashnaf) yang telah ditetapkan secara rinci (QS. At-Taubah: 60) — instrumen ini paling dekat dengan fungsi jaring pengaman sosial (social safety net) yang wajib.

- **Infaq**: pemberian harta secara sukarela tanpa batasan nishab, bersifat lebih fleksibel dari zakat.

- **Shadaqah**: mencakup pengertian lebih luas dari infaq, termasuk kebaikan non-materiil, namun dalam konteks ekonomi umumnya merujuk pada pemberian sukarela.

- **Wakaf**: penyerahan aset produktif untuk kemaslahatan umum secara permanen, yang dalam perkembangan kontemporer telah ditransformasikan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan (wakaf produktif, cash waqf linked sukuk, dsb).

Keempat instrumen ini bekerja secara komplementer sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berbeda dari sistem pajak konvensional: berbasis nilai spiritual-ibadah, bersifat mengikat secara moral-teologis, dan diarahkan langsung pada pemerataan struktur ekonomi masyarakat. Dalam bingkai Sila Kelima, ZISWAF dapat diposisikan sebagai instrumen operasional negara (melalui BAZNAS, LAZ, dan lembaga wakaf resmi) untuk mewujudkan keadilan sosial secara lebih konkret dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan redistribusi berbasis pasar semata.